Menuju Suksesnya Pembangunan Hutan Tanaman

Forum wartawan Kehutanan (Forwahut) bekerja sama dengan Departemen Kehutanan menggelar Seminar dengan tema  ‘Optimalisasi Pembiayaan dan Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman’ . Acara seminar tersebut di buka oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, SE. MM dan dilanjutkan dengan Sesi Pertama dengan Tema ‘Kendala Kelembagaan dan Membangun Minat Rakyat Terlibat Pembangunan Hutan Tanaman’ dengan pembicara Diah Y Rahrjo dari Multistakeholder Forestry Programme (MFP), Gatot Pracoyo dari KUD Bima Semanu Gunung Kidul serta pengamat Antropologi Martua Sirait (ICRAF).

Pada sesi keduanya  dengan tema’ Optimalisasi Pasar dan Pembiayaan Pembangunan Hutan’  sebagai pembicara Prof. Dr. Bustanul Arifin Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA, Tedjo Rumekso dari Perum Perhutani dan Parktisi Kehutanan oleh Swarso Dirut Sinar Mas Forestery .  acara yang dihadiri  dari Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten  serta para pemegang izin HTR dari semau daerah, berjalan dengan sukses dan lancar.

Menurut  Diah Y Rahrjo dari Multistakeholder Forestry Programme (MFP), Implementasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) selayaknya diarahkan bagi pengembangan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan, melalui pengolahan lahan di dalam kawasan hutan produksi oleh kelompok masyarakat. Oleh karena itu kondisi pembangunan HTR, sudah dinanti oleh banyak pihak. Yang perlu dicermati dengan hati-hati agar kesenjangan harapan dan pelaksanaan dapat diminimkan, sehingga program pembangunan HTR sesuai dengan harapan.

Selain itu lanjut Diah, dalam pembangunan HTR adalah sebuah upaya pemerintah dalam melibatkan peran masyarakat di dalam penyediaan faktor produksi dan menciptakan berbagai kesempatan kerja.  Upaya lain aalah juga dalam rangka memberi peluang bagi masyarakat miskin yang belum terjangkau oleh pelayanan perkeriditan ataupun lembaga keuangan formal lainnya.

Sementara itu Tedjo Rumekso dari Perum Perhutani mengatakan dalam Usaha Pengembangan Hutan Rakyat Perum Perhutani, telah mengarahkan untuk mencapai kelestarian fungsi produksi, social dan ekologi secara lestari melalui sistem pengaturan kelestarian hutan rakyat dengan membentuk unit-unit pengelolaan hutan rakyat.

            Lebih lanjut dikatakan Bedjo, bahwa Perum Perhutani diharapakan dapat berfungsi untuk menjembatani usaha pengembangan hutan rakayt dengan melakukan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta kelompok tani hutan. Selian itu Perum  Perhutani akan menggandengan lembaga keuangan, lembaga-lembaga nirlaba yang mempunyai komitmen terhadap perbaikan lingkungan dengan dana Corporate Social Responbility (CSR) BUMN. (Infokom)

HTR harus diikat dengan perencanaan KPH

Antropolog International Center for Research and Agro Forestry (ICRAF) Martua Sirait mengimbau Departemen Kehutanan mengikat program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan perencanaan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat kabupaten/propinsi.

Dengan demikian, kata Martua usai seminar Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman, berbagai kendala di daerah terutama membangun minat masyarakat untuk terlibat dalam HTR bisa diatasi tanpa membuat kebijakan yang membingungkan rakyat.

"Karena pemerintah masih menganggap rakyat itu baru tahu HTR padahal sebenarnya tidak, maka yang terjadi seperti saat ini, pemerintah kesulitan membangkitkan minat rakyat untuk terlibat dalam kegiatan HTR," ujar Martua,.

Untuk itu, kata dia, upaya membentuk KPH di kabupaten/propinsi sebagai penguatan kelembagaan dalam pengelolaan hutan harus mengikat aturan main HTR yang dibuat pemerintah beberapa tahun terakhir. "Selama ini saya melihat pemerintah masih menganggap rakyat sama sekali tak mengetahui soal HTR itu padahal sebaliknya. Rakyat sangat paham soal HTR, HTR bisa jalan salah satunya dengan memasukkan aturan mainnya pada perencanana KPH," jelas Martua.

Ia mengatakan HTR yang sudah terjadi di masyarakat dua puluh tahun lalu itu berbentuk wanatani atau hutan kemasyarakatan (Hkm) yang kini juga dijadikan prioritas Dephut untuk di realisasikan 2,1 juta hektar sampai tahun depan itu.

Martua menambahkan hingga saat ini penetapan kawasan untuk HTR, Hkm atau HTI masih bersifat sentralistik. "Seharusnya semua bermula dari daerah mulai dari identifikasi baik soal status tanah hingga penetapan mekanisme yang adil untuk rakyat dan pihak yang terlibat dalam HTR."

Martua tak heran jika hingga hari ini, realisasi HTR cuma sedikit. Dephut sudah mengeluarkan 9 izin dengan luas 21.000 hektar atau 5,4 persen dari areal pencadangan.

Sementara itu mitra Binaan petani hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper di kabupaten Kampar menegaskan keterlibatan perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto itu pada kesejahteraan masyarakat sekitar Kampar Ring merupakan wujud nyata pengelolaan hutan lestari yang melibatkan masyarakat.

"Untuk itu, kami menyayangkan pernyataan Menhut bahwa RAPP mengabaikan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan HTI-nya, kami meminta Menhut untuk mengizinkan RAPP beroperasi di Kampar karena tidak merugikan masyarakat dan lingkungan (hutan)," ujar dia. (Penty/HT)

100 Ribu Mangrove untuk Kepri

Menteri Kehutanan periode 2004-2009, MS Kaban, mengukuhkan kepengurusan Asosiasi  Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI), Selasa (4/8) di Hotel Goodway. Menteri Kehutanan MS Kaban dalam sambutannnya berharap kepada pengusaha menjebatani program pemerintah untuk revitalisasi sektor kehutanan dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses lebih luas terhadap pemanfaatan hutan produksi. Pembangunan hutan tanaman rakyat dalam jangka panjang secara konsisten, komprehensif, koordinatif, dan kredibel akan membentuk struktur baru perekonomian nasional berdaya saing tinggi yang berbasiskan sumberdaya alam terbaharui, keunggulan lokal dan tahan terhadap perubahan eksternal seperti krisis moneter. 

Ketua AHTRI, Basyaruddin Siregar menyampaikan terbentuknya asosiasi ini untuk mendukung program pemerintah dan menanggulangi krisis global warming. Membantu masyarakat dengan ekonomi kerakyatan melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Untuk tahap awal sekitar 60 ribu hektare HTR yang akan disediakan oleh pemerintah. “Hasil yang ditanam di HTR ini bisa dijual kembali,” jelas Basyaruddin.

Basyaruddin menambahkan, disediakan sekitar 100 ribu mangrove untuk Kepri yang akan ditanam di Batam, Bintan, dan Karimun. Karena itu, diharapkan pemerintah daerah bupati dan walikota untuk mengusulkan lokasi HTR kepada Menteri Kehutanan. “Kami sudah bertemu Wali Kota Batam dan menyampaikan bantuan mangrove untuk Batam. Wali Kota Batam akan mengusulkan lokasi yang akan ditanami mangrove,” jelas Basyaruddin. wan

MENYIASATI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Kontribusi Departemen Kehutanan RI dalam upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 26% sampai tahun 2020, antara lain dituangkan dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Melakukan penanaman pada lahan kritis minimal 500.000 ha tiap tahun.
2. Merehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, terutama pada 13 DAS kritis.
3. Menekan titik api pada lahan gambut sampai 20%/tahun.
4. Memberantas illegal logging dan illegal trading sampai tingkat minimal.
5. Menurunkan jatah tebangan Hutan Produksi hanya 9 juta m3/tahun.
6. Meningkatkan Hutan Tanaman Industri, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Rakyat, dll.
7. Menggerakan masyarakat untuk gemar menanam pohon dan menanam merupakan kebutuhan dan kultur budaya bangsa Indonesia. 

Dampak Perubahan iklim global  telah dirasakan di berbagai permukaan bumi, peningkatan suhu Bumi sekitar 0,50C mempercepat mencairnya es di Kutub Utara. Peneliti Amerika Serikat dari Pusat Data Nasional Salju dan Es (NSIDC), mencatat rata-rata luas permukaan es di Kutub Utara selama tahun 1979-2000 adalah 7,23 juta kilometer persegi, pada pengukuran 26 Agustus 2008, hanya tersisa 5,26 juta kilometer persegi. Dampak lain, naiknya permukaan air laut 0,8 – 1,5 m, kekeringan berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit berbahaya, banjir besar-besaran, coral bleaching dan gelombang badai besar, yang sangat dirasakan dampaknya oleh negara-negara pesisir pantai dan kepulauan, termasuk Indonesia. (Pusat Informasi Kehutanan)

DEPHUT INTENSIFKAN PROGRAM HTR

 

Departemen Kehutanan telah melakukan berbagai upaya untuk ikut serta mengendalikan perubahan iklim dan pemanasan global. Program penanaman yang selama ini bersifat partisipatif dan dari atas ke bawah (top down) akan lebih dikembangkan menjadi program yang melibatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sejak dini bersama para pemilik konsesi hutan dan pihak-pihak terkait (bottom up). Faktor paling penting yang menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan yang terus digelorakan oleh Departemen Kehutanan adalah kesadaran masyarakat. Masyarakat harus terus disadarkan bahwa menanam pohon bermanfaat bagi mereka sendiri. Masyarakat akan ditempatkan sebagai subyek yang harus diuntungkan secara finansial dari program penanaman ini.

Upaya keras Departemen Kehutanan melakukan penanaman pohon dan sekaligus mempertahankan keutuhan ekosistem hutan antara lain dengan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, dan Hutan Desa. Departemen Kehutanan akan lebih mengintensifkan lagi program-program tersebut. Artinya, Departemen Kehutanan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai skema dan pada akhirnya hutan akan memberikan kemakmuran seluas-luasnya bagi masyarakat.
Kepala Pusat Informasi Kehutanan,

DPW APHTRI Lampung Ingin Menghijaukan Kembali Hutan

Bandar Lampung, Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia (APHTRI) untuk kawasan Lampung, merupakan daerah pertama yang disinggahi oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia. Hal itu diungkapan oleh Basyaruddin Siregar, SP selaku Ketua Umum APHTRI dalam sambutannya di depan para pengurus wilayah propinsi Lampung.
Basyaruddin Siregar, SP menegaskan, pihaknya akan menggalakkan berbagai program yang berkaitan dengan lahan hutan kawasan hijau. Menurutnya, untuk wilayah Lampung hutan yang seharusnya menjadi kawasan hijau telah banyak dialihfungsikan oleh masyarakat.“Hutan Tanaman Rakyat adalah program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kemudahan akses berbagai macam sumber daya yang dikelola oleh Departemen Kehutanan”,ujarnya
Sementara itu H. Hamdah Sumitra selaku Ketua DPW-APHTRI propinsi Lampung, mengatakan, bahwa dengan adanya APHTRI ini dapat menjadi wadah untuk dapat menghijaukan kembali hutan-hutan yang rusak akibat ulah manusia.
“Sebagai Ketua DPW-APHTRI Propinisi Lampung, saya berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan DPP-APHTRN. Saya akan menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan lahan hutan tanaman rakyat, seperti program pemerintah khususnya Departemen Kehutanan,” ujar Pengusaha asli dari Lampung ini. (infokom)