DPW-AHTRMI KALBAR MENJADI PILOT PROJECT HTR

Sosialisi dan pembekalan HTR kepada Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (DPW AHTRMI) Propinsi Kalimantan Barat berjalan dengan sukses, dimana dalam acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Pontianak, dinas kehutanan dan instansi lainnya yang sangat mendukung dengan adanya AHTRMI ini dalam mensukseskan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. 

Menurut Wakil Bupati Kabupaten Pontianak, Rubijanto, mengatakan dengan adanya Perwakilan AHTRMI di Propinsi Kalbar, diharapkan dapat mengembalikan Hutan yang rusak menjadi lestari karena kita ketahui bersama bahwa hutan adalah paru-paru dunia yang harus dijaga dan dilestarikan bukannya untuk dirusak.

                “Saya mendukung dan menyambut baik dengan acara pembekalan dan sosialisasi tentang HTR ini, karena melihat kondisi hutan di Kalbar ini sudah sangat memprihatinkan. Satu hal yang saya harapkan,  kepada AHTRMI ini untuk dapat mengembangkan dan mensosialisaikan kepada masyarakat bahwa asosiasi ini dalah mitra pemerintah yang mempunyai misi untuk menghijaukan kembali hutan-hutan dengan cara menanam dan merawat bukannya menebang,”ungkap Rubijanto di Restoran Gravela, Pontianak, belum lama ini.

Sementara itu Ketua Umum DPP-AHTRMI Basyaruddin Siregar, SP juga mengatakan dalam sambutannya “dengan adanya pelaksanaan Sosialisasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ini merupakan salah satu momen untuk mempertemukan dan merangkum berbagai permasalahan yang timbul di daerah dan kesempatan untuk berbagi informasi dan pengalaman (sharing information and experience), khususnya dalam rangka percepatan pembangunan HTR di Provinsi Kalbar,”ujarnya

Lanjut Basyaruddin, “Setelah dilaksanakan sosialisasi HTR ini tentunya menjadi bahan informasi bagi para anggota asosiasi. Namun yang lebih penting adalah percontohan pembangunan HTR di Provinsi Kalbar harus dilakukan secepatnya agar bukan hanya sekedar wacana, namun dapat dijadikan percontohan (pilot project). Sehingga percepatan penunjukan pencadangan areal HTR di Propinsi Kalbar menjadi sangat penting dilakukan agar proses selanjutnya pembangunan HTR di Provinsi Kalbar tidak menjadi stagna” ungkapnya

Sedangan Ketua DPW-AHTRMI Ir. Rami Arfandi propinsi Kalbar mengatakan dirinya akan segera  melakukan audiesi ke Gubernur dan Bupati-Bupati Kabupaten kota dan juga akan secepatnya membentuk DPD-DPD di Kabupaten Kota, serta mensosialisasikan HTR ini kepada masyarakat.

“Karena kita ketahui pengembangan HTR ini harus secepatnya dilaksanakan, walaupun mewujudkan HTR di Provinsi Kalbar ini membutuhkan proses. Beragam persoalan yang timbul mulai dari penyiapan areal, kultur dan sosial budaya masyarakat sekitar hutan, komoditasnya kurang diminati dan berbagai persoalan lain hendaknya dapat diatasi dan diperlukan pendekatan sosial budaya dan membentuk pola-pola kemitraan dengan industry, “ jelas Rami semangat

Oleh karena itu Rami juga menambahkan salah satu tujuan berdirinya AHTRMI di propinsi Kalbar untuk menghijaukan kembali hutan-hutan Kalbar yang sudah sangat memprihatinkan kondisinya. Dengan adanya program HTR ini diharapkan Hutan Kalbar dapat kembali menjadi hutan yang lestari,” pungkasnya. (Wan/ Infokom ) 

    

DIPA Dephut 2010 sebesar 3,348 Triliun.

JAKARTA: Menteri Kehutanan menargetkan Departemen Kehutanan mampu menyerap 97% Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010 sebesar Rp3,348 triliun.
“Ini bisa terealisasi dengan mengoptimalkan kegiatan prioritas yang rata-rata meningkat dari tahun sebelumnya,” ujar Menhut, Zulkifli Hasan, usai penyerahan DIPA kepada satuan kerja lingkup Dephut, kemarin.
DIPA kehutanan 2010 sebesar Rp3,348 triliun atau naik 28,1% dari tahun lalu dan DIPA tahun lalu (2009) terserap 95%. “Meski naik 28,1% , masih ada kekurangan untuk merealisasikan kontrak kerja Dephut dengan luasan areal 500.000 hektare dan penanaman 1 miliar pohon. “Kita baru memiliki dana untuk penanaman di areal seluas 100.000 hektare. Sementara kontrak dengan Presiden adalah menanam di areal 500.000 hektare,” kata Menhut. (Bisnis/net)

2010 Dephut Ancam Cabut Izin 36 HPH

 Departemen Kehutanan (Dephut) mengancam mencabut 36 izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH) pada 2010 setelah di akhir 2009 mencabut sembilan pemegang IUPHHK-HA.

"Luas HPH yang menjadi areal konsesi 36 perusahaan itu mencapai 2,04 juta hektare dan tersebar di seluruh Indonesia," kata Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut, Hadi Daryanto, Rabu (6/1).
Yang pasti, menurut dia, Dephut sejak 2004 hingga 2009 sudah mencabut HPH dengan luasan mencapai 4,7 juta hektare. "Saat ini, lahan bekas HPH itu sedang diinventarisir untuk dimanfaatkan, terutama untuk kegiatan penanaman, baik untuk Hutan Tanaman Industri atau HPH Restorasi," kata Hadi.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, mengatakan, pemerintah akan menindak tegas perusahaan yang tidak merealisasikan rencana karya tahunannya (RKT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita tetap perlu industri, HPH yang baik dan memiliki sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) silahkan jalan terus. Kalau mereka melanggar dan tidak sesuai aturan, maka akan dicabut," ancam Zulkifli.
Terkait rencana pencabutan izin HPH, Hadi mengatakan, perusahaan itu sudah mendapat peringatan 3 kali. Sekarang, Dephut sedang menunggu jawaban dan pembuktian atas peringatan tersebut.
Meskipun demikian, Hadi belum mau menyebutkan perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah mendapat peringatan tersebut. "Jangan dulu nama perusahaannya. Pemerintah akan mendengar dulu sebelum memutuskan dan di menit-menit terakhir batas waktu peringatan itu bisa saja mereka memperbaiki kesalahan," kata Hadi.
Selain peringatan pertama, katanya, Dephut juga telah mengeluarkan peringatan ke-dua. Ancaman pencabutan terhadap 36 perusahaan HPH ini dilakukan menyusul pencabutan izin terhadap tujuh perusahaan yang telah dilakukan pada 2009.
Total luas hutan yang telah dicabut atau menyerahkan hak pengelolaan hutan pada 2009 seluas 470.598 hektar.
Sementara itu, tujuh perusahaan yang telah dicabut atau menyerahkan haknya tersebut, antara lain di provinsi Riau empat perusahaan, Kalimantan Tengah satu perusahaan, Sulawesi Barat satu perusahaan, dan Gorontalo satu perusahaan.

"Mereka dicabut karena meninggalkan areal, tidak mengajukan RKT selama 3 tahun berturut-turut, dan melakukan kontrak dengan pihak lain," katanya. [Inilah.com)

Kehadiran AHTRMI Penting Dalam Mendukung Program Pemerintah

DENPASAR--MI: Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia diharapkan mampu memberikan fungsi ganda terhadap kehidupan masyarakat, disamping menyelamatkan bumi dari perubahan iklim global.

"Untuk itu harus terus dilakukan program penanaman pohon yang disertai dengan perawatan dengan merangkul seluruh peranserta masyarakat," ujar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

Ia mengatakan, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI) sekaligus mendukung pengembangan wisata alam. Kehadiran organisasi AHTRMI sangat penting dalam mendukung program pemerintah menyukseskan pembangunan bidang kehutanan, khususnya tanaman rakyat.

Program hutan tanaman rakyat (HTR) yang dikelola langsung oleh Departemen Kehutanan diharapkan mampu mempercepat kelestarian kawasan hutan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Program HTR diharapkan mampu memberikan akses kepada masyarakat luas memanfaatkan kawasan hutan untuk mencapai kesejahteraan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya.

"Program HTR yang akan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia kita harapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses lahan hutan," ujar Zulkifli.

Areal HTR merupakan kawasan hutan produksi yang dicadangkan Departemen Kehutanan untuk kemudian oleh bupati/walikota diterbitkan izin pemanfaatan kepada masyarakat perorangan atau koperasi yang ada di sekitar kawasan hutan. Dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan masyarakat seperti yang dilakukan pada unit pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat (HTR).

Departemen Kehutanan mencadangkan HTR seluas 233.978 hektare tersebar pada 37 kabupaten di Indonesia dan 83 kabupaten lainnya kini masih mengusulkan lokasi pembangunan HTR. "Program HTR merupakan upaya pemerintah memulihkan hutan dan lingkungan dengan harapan mampu memberikan keuntungan finansial yang cukup menggiurkan bagi masyarakat," tutur Menhut. (Ant/OL-06)

100 Ribu Hektar Lahan Pangan Hilang Tiap Tahun

Setiap tahun, Indonesia kehilangan 100 ribu hektar lahan pangan lantaran digunakan menjadi lahan non pangan. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Suswono di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, siang ini (31/12/2009).
Oleh sebab itu, Suswono menyatakan Departemen Pertanian mempunyai target untuk mengamankan lahan baik dengan membuat Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan, pertanian, lahan berkelanjutan maupun anggaran untuk mengganti lahan yang terkonversi.
 "Ada Undang-Undang Lahan Abadi tapi implementasinya belum baik sehingga diperlukan PP untuk menegaskan implementasinya," jelas Suswono.
 Dia juga menjelaskan, pihaknya membutuhkan sekitar Rp 7 juta untuk 1 hektar lahan yang akan diselamatkan menjadi lahan abadi pangan. Anggaran tersebut, tambah Suswono, masih dihitung dan akan segera dimasukkan dalam APBN-P 2010.
 Menurut Suswono, perhitungan tersebut masih terganjal dengan jumlah lahan yang harus dibebaskan. Sejauh ini, data lahan pangan yang ada selalu menyebutkan 7 juta hektar. Padahal, setiap tahunnya lahan pangan terkonversi 100 ribu hektar per tahun. Oleh karena itu, Deptan juga memiliki agenda mengaudit lahan yang harus diselesaikan segera.
 "Jadi agenda kita itu adalah audit lahan karena selama ini kita tidak tahu berapa jumlah lahan yang ada sekarang," ujar Suswono.
 Selain itu, agenda Deptan lainnya adalah kualifikasi lahan untuk penggunaan pupuk tepat sasaran. Audit sapi juga menjadi agenda yang diutamakan demi terciptanya swasembada daging.
 "Supaya pupuknya tepat sasaran, dengan demikian kita bisa mengurangi pupuk anorganik sehingga bisa full organik," jelasnya. (detik.com)

Pemerintah akan Rehabilitasi 500.000 Hektar Hutan

BULELENG, BALI: Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan melakukan langkah rehabilitasi hutan seluas 500.000 hektar pada 2010. Rehabilitasi ini akan dapat mengurangi sekitar 20% lahan kritis yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Selain itu, katanya, dengan program rehabilitasi itu juga akan mampu mengatasi daerah rawan bencana alam di sebelas daerah di tanah air. “Sementara untuk rehabilitasi hutan di Bali dilakukan di atas lahan seluas 375 hektar, yang sebagian besar berada di Kabupaten Buleleng. Pelaksanaannya akan dimulai tahun depan,” katanya, di sela-sela kunjungan kerja, di Bali, Rabu (30/12).

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bali Anak Agung Ngurah Buana mengatakan, Bali dalam tahun 2009 menyiapkan sebanyak 2,7 juta pohon, yang sebagian sedang dalam upaya penanaman. “Hal itu dilakukan untuk mendukung program pemerintah ‘One Man Three, yakni setiap orang menanam sebatang pohon,” kata pria asal Gianyar itu.

Dikatakannya, Provinsi Bali yang berpenduduk 3,4 juta, dalam gerakan penanaman pohon tidak memperhitungkan yang masih bayi, sehingga program tersebut optimis dapat terlaksana dengan baik di Pulau Dewata.

“Penanaman jutaan pohon itu kalau dikonversikan setiap hektarenya mencapai 400 pohon, dengan menjangkau lahan seluas 6.750 hektar,” katanya.

Bersamaan dengan acara tersebut, Menhut juga melantik pengurus Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI) Propinsi Bali yang diketuai Ir K Rawi Adnyani. Usai melantik pengurus organisasi yang konsen terhadap lingkungan hutan, Menteri Zulkifli beserta masyarakat yang ada di sekitar Resort Menjangan, Kabupaten Buleleng, melakukan penanaman pohon pada lahan seluas 500 hektare. (ant)

DPW AHTRMI RIAU

Segera Mensosialisakan HTR di Desa-Desa

Sejalan dengan tuntutan reformasi, pengelolaan hutan dilakukan dengan menggunakan paradigma berbasis masyarakat agar diperoleh rasa kebersamaan, pemberdayaan dan keadilan, seluruh komponen masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaganya. Upaya ini dharapkan dapat menjadikan hubungan yang harmonis antara hutan, pengelola hutan, dan pemerintah. Arah yang dituju adalah semangat untuk lebih mensejahterakan masyarakat sekitar hutan, dan menjadi lebih berdaya.

Menurut Ketua DPW-AHTRMI  Propinsi  Riau H. Helmi Burman, SE mengatakan  dirinya tertarik sekali dengan AHTRMI karena mempunyai misi dan visi yang mulia yaitu Melestarikan alam Indonesia dan Penghijauan alam secara global,  tak hanya itu program HTR ini untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

H. Helmi berharap dengan adanya AHTRMI sebagai wadah untuk mensosialisasikan program Departemen Kehutanan yaitu Hutan Tanaman Rakyat. “Karena di Propinsi Riau sendrii  masih banyak yang belum mengatahui tentang program HTR ini, walaupun program HTR ini sudah di gaungkan tahun 2007 lalu, karena kurangnya sosialisasi akhirnya HTR ini hanya sebagian orang yang mengetahuinya,” ungkapnya usai Pemaparan HTR dan Penyerahan Surat Keputusan DPP-AHTRMI di di Hotel Ibis Pekanbaru.

Lebih lanjut dikatakan H. Helmi bahwa setalah dirinya mendapatkan SK sebagai Dewan Pengurus Wilayah Propinsi Riau, dirinya akan segera membentuk DPD AHTRMI di Kabupaten/Kota, sehingga program HTR ini bisa di sosialisasikan kepada masyarakat di desa-desa.

Tak hanya itu dikatakan H. Helmi berbagai program telah disiapkannya untuk segera di realisasikan DPW-AHTRMI diantaranya melakukan penghijauan kembali terhadap hutan yang rusak / gundul, menargetkan buka  lahan untuk Hutan Tanaman Rakyat  di seluruh propinsi Riau dan masih banyak lagi program yang akan kita realisasikan untuk penghijauan.

Sementara itu menurut Ketua Umum DPP-AHTRMI Basyaruddin Siregar, SP mengatakan maksud dari keberadaan HTR ini adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kehutanan skala kecil serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara tujuannya adalah meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Lebih lanjut dikatakan Basyaruddin berjanji akan menjembatani masyarakat untuk mensukseskan program hutan tanaman rakyat. Tahun 2010, AHTRMI akan memprogramkan sebanyak 500 ribu hektar lahan kritis yang akan ditanami dalam bentuk tanaman berkayu yang tidak berbuah dan berbuah. (infokom)

ASOSIASI HUTAN TANAMAN RAKYAT MANDIRI INDONESIA

Sukseskan Program Hutan Tanaman Rakyat

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (DPP-AHTRMI) resmi dilantik oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, SE, MM di Gedung Manggala Wanabakti, Departemen Kehutanan, beberapa waktu lalu.

Acara yang di hadiri Menteri Koperasi DR. Syarifuddin Hasan, perwakilan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta 21 Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (DPW-AHTRMI) yang telah terbentuk di seluruh Indonesia.

Disamping acara pelantikan, DPP-AHTRMI juga louncing Buletin edisi perdana Cakrawala AHTRMI dan Penandatanganan Tour 33 Propinsi oleh Menhut dengan tema ” Hutan Tanaman Rakyat Mensejahterahkan Masyarakat ” .

Menurut Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengatakan menyambut baik dengan adanya AHTRMI ini, karena asoiasi ini mempunyai visi dan misi mulia ingin menghijaukan hutan nusantara dengan mengembangkan dan mensukseskan program Hutan Tanaman Rakyat.

Tak hanya itu Zulkifli juga mangatakan untuk menjaga hutan dari penebangan liar bukan zamannya lagi dipagari kawat. Yang lebih tepat untuk saat ini, hutan harus dipagari dengan mangkok. 'Mangkok' yang dimaksudkan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan dan sekitar hutan. Bila masyarakat di situ hidup sejahtera, secara otomatis mereka yang akan menjaga hutan.

"Artinya kalau masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan sejahtera, bisa menyekolahkan anaknya, bisa naik haji, makan enak, hutan akan terjaga dengan sendirinya," kata Zulkifli Hasan usai melantik DPP-AHTRMI.

Sementara itu Basyaruddin Siregar, SP selaku Ketua Umum AHTRMI mengatakan ”Asosiasi ini didirikan untuk menghijaukan kembali hutan-hutan di Indonesia yang sudah mulai banyak mengalami kerusakan, akibat ulah tangan manusia sendiri, sebab kita ketahui hutan merupakan salah satu ekosistem sumberdaya alam hayati yang dapat diperbaharui, mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional dan berfungsi pula sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan,” terangnya.

Lebih lanjut di katakan Basyaruddin Asosiasi ini berdiri bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan melainkan sebagai wadah untuk membantu program khususnya Departemen Kehutanan dalam mensukseskan program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di seluruh Indonesia. Dan secara langsung Asosiasi ini mulai di kukuhkan pada tanggal 4 Agustus 2009 di Batam oleh DR. MS. Ka’ban yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

”Keadaan seperti ini hanya dimungkinkan bila hutan dikelola secara lestari dengan mendasarkan pada karakteristik dan sistem mekanisme internal hutan sebagai ekosistem, itu yang menjadi target utama dengan dirikannya Asosiasi ini,” tandas pengusaha asal Medan ini.

Basyaruddin juga mengatakan berbagai program telah disiapkan oleh AHTRMI yaitu dalam waktu dekat akan dilaksanakan penanaman 100 ribu tanaman mangrove di Kepulauan Riau. Lalu dilanjutkan dengan menanam mangrove dan tanaman lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai percontohan Forestery in the torism yang sedang di persiapkan oleh teman-teman pengurus Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI). DI.Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Tak hanya itu, AHTRMI juga telah menyiapkan program Tour 33 Propinsi dengan mengambil tema “ Hutan Tanaman Rakyat Mensejahterahkan Masyarakat ” dengan menggadeng penyanyi beraliran balada yang menjadi salah satu legenda hidup di Indonesia, yaitu Iwan Fals serta artis ibukota lainnya. Dalam acara tour tersebut nantinya akan diserati dengan penanaman pohon.

---------------------------- INFOKOM DPP - AHTRMI --------------------------------

Menuju Suksesnya Pembangunan Hutan Tanaman

Forum wartawan Kehutanan (Forwahut) bekerja sama dengan Departemen Kehutanan menggelar Seminar dengan tema  ‘Optimalisasi Pembiayaan dan Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman’ . Acara seminar tersebut di buka oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, SE. MM dan dilanjutkan dengan Sesi Pertama dengan Tema ‘Kendala Kelembagaan dan Membangun Minat Rakyat Terlibat Pembangunan Hutan Tanaman’ dengan pembicara Diah Y Rahrjo dari Multistakeholder Forestry Programme (MFP), Gatot Pracoyo dari KUD Bima Semanu Gunung Kidul serta pengamat Antropologi Martua Sirait (ICRAF).

Pada sesi keduanya  dengan tema’ Optimalisasi Pasar dan Pembiayaan Pembangunan Hutan’  sebagai pembicara Prof. Dr. Bustanul Arifin Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA, Tedjo Rumekso dari Perum Perhutani dan Parktisi Kehutanan oleh Swarso Dirut Sinar Mas Forestery .  acara yang dihadiri  dari Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten  serta para pemegang izin HTR dari semau daerah, berjalan dengan sukses dan lancar.

Menurut  Diah Y Rahrjo dari Multistakeholder Forestry Programme (MFP), Implementasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) selayaknya diarahkan bagi pengembangan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan, melalui pengolahan lahan di dalam kawasan hutan produksi oleh kelompok masyarakat. Oleh karena itu kondisi pembangunan HTR, sudah dinanti oleh banyak pihak. Yang perlu dicermati dengan hati-hati agar kesenjangan harapan dan pelaksanaan dapat diminimkan, sehingga program pembangunan HTR sesuai dengan harapan.

Selain itu lanjut Diah, dalam pembangunan HTR adalah sebuah upaya pemerintah dalam melibatkan peran masyarakat di dalam penyediaan faktor produksi dan menciptakan berbagai kesempatan kerja.  Upaya lain aalah juga dalam rangka memberi peluang bagi masyarakat miskin yang belum terjangkau oleh pelayanan perkeriditan ataupun lembaga keuangan formal lainnya.

Sementara itu Tedjo Rumekso dari Perum Perhutani mengatakan dalam Usaha Pengembangan Hutan Rakyat Perum Perhutani, telah mengarahkan untuk mencapai kelestarian fungsi produksi, social dan ekologi secara lestari melalui sistem pengaturan kelestarian hutan rakyat dengan membentuk unit-unit pengelolaan hutan rakyat.

            Lebih lanjut dikatakan Bedjo, bahwa Perum Perhutani diharapakan dapat berfungsi untuk menjembatani usaha pengembangan hutan rakayt dengan melakukan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta kelompok tani hutan. Selian itu Perum  Perhutani akan menggandengan lembaga keuangan, lembaga-lembaga nirlaba yang mempunyai komitmen terhadap perbaikan lingkungan dengan dana Corporate Social Responbility (CSR) BUMN. (Infokom)

HTR harus diikat dengan perencanaan KPH

Antropolog International Center for Research and Agro Forestry (ICRAF) Martua Sirait mengimbau Departemen Kehutanan mengikat program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan perencanaan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat kabupaten/propinsi.

Dengan demikian, kata Martua usai seminar Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman, berbagai kendala di daerah terutama membangun minat masyarakat untuk terlibat dalam HTR bisa diatasi tanpa membuat kebijakan yang membingungkan rakyat.

"Karena pemerintah masih menganggap rakyat itu baru tahu HTR padahal sebenarnya tidak, maka yang terjadi seperti saat ini, pemerintah kesulitan membangkitkan minat rakyat untuk terlibat dalam kegiatan HTR," ujar Martua,.

Untuk itu, kata dia, upaya membentuk KPH di kabupaten/propinsi sebagai penguatan kelembagaan dalam pengelolaan hutan harus mengikat aturan main HTR yang dibuat pemerintah beberapa tahun terakhir. "Selama ini saya melihat pemerintah masih menganggap rakyat sama sekali tak mengetahui soal HTR itu padahal sebaliknya. Rakyat sangat paham soal HTR, HTR bisa jalan salah satunya dengan memasukkan aturan mainnya pada perencanana KPH," jelas Martua.

Ia mengatakan HTR yang sudah terjadi di masyarakat dua puluh tahun lalu itu berbentuk wanatani atau hutan kemasyarakatan (Hkm) yang kini juga dijadikan prioritas Dephut untuk di realisasikan 2,1 juta hektar sampai tahun depan itu.

Martua menambahkan hingga saat ini penetapan kawasan untuk HTR, Hkm atau HTI masih bersifat sentralistik. "Seharusnya semua bermula dari daerah mulai dari identifikasi baik soal status tanah hingga penetapan mekanisme yang adil untuk rakyat dan pihak yang terlibat dalam HTR."

Martua tak heran jika hingga hari ini, realisasi HTR cuma sedikit. Dephut sudah mengeluarkan 9 izin dengan luas 21.000 hektar atau 5,4 persen dari areal pencadangan.

Sementara itu mitra Binaan petani hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper di kabupaten Kampar menegaskan keterlibatan perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto itu pada kesejahteraan masyarakat sekitar Kampar Ring merupakan wujud nyata pengelolaan hutan lestari yang melibatkan masyarakat.

"Untuk itu, kami menyayangkan pernyataan Menhut bahwa RAPP mengabaikan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan HTI-nya, kami meminta Menhut untuk mengizinkan RAPP beroperasi di Kampar karena tidak merugikan masyarakat dan lingkungan (hutan)," ujar dia. (Penty/HT)

100 Ribu Mangrove untuk Kepri

Menteri Kehutanan periode 2004-2009, MS Kaban, mengukuhkan kepengurusan Asosiasi  Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI), Selasa (4/8) di Hotel Goodway. Menteri Kehutanan MS Kaban dalam sambutannnya berharap kepada pengusaha menjebatani program pemerintah untuk revitalisasi sektor kehutanan dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses lebih luas terhadap pemanfaatan hutan produksi. Pembangunan hutan tanaman rakyat dalam jangka panjang secara konsisten, komprehensif, koordinatif, dan kredibel akan membentuk struktur baru perekonomian nasional berdaya saing tinggi yang berbasiskan sumberdaya alam terbaharui, keunggulan lokal dan tahan terhadap perubahan eksternal seperti krisis moneter. 

Ketua AHTRI, Basyaruddin Siregar menyampaikan terbentuknya asosiasi ini untuk mendukung program pemerintah dan menanggulangi krisis global warming. Membantu masyarakat dengan ekonomi kerakyatan melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Untuk tahap awal sekitar 60 ribu hektare HTR yang akan disediakan oleh pemerintah. “Hasil yang ditanam di HTR ini bisa dijual kembali,” jelas Basyaruddin.

Basyaruddin menambahkan, disediakan sekitar 100 ribu mangrove untuk Kepri yang akan ditanam di Batam, Bintan, dan Karimun. Karena itu, diharapkan pemerintah daerah bupati dan walikota untuk mengusulkan lokasi HTR kepada Menteri Kehutanan. “Kami sudah bertemu Wali Kota Batam dan menyampaikan bantuan mangrove untuk Batam. Wali Kota Batam akan mengusulkan lokasi yang akan ditanami mangrove,” jelas Basyaruddin. wan

MENYIASATI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Kontribusi Departemen Kehutanan RI dalam upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 26% sampai tahun 2020, antara lain dituangkan dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Melakukan penanaman pada lahan kritis minimal 500.000 ha tiap tahun.
2. Merehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, terutama pada 13 DAS kritis.
3. Menekan titik api pada lahan gambut sampai 20%/tahun.
4. Memberantas illegal logging dan illegal trading sampai tingkat minimal.
5. Menurunkan jatah tebangan Hutan Produksi hanya 9 juta m3/tahun.
6. Meningkatkan Hutan Tanaman Industri, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Rakyat, dll.
7. Menggerakan masyarakat untuk gemar menanam pohon dan menanam merupakan kebutuhan dan kultur budaya bangsa Indonesia. 

Dampak Perubahan iklim global  telah dirasakan di berbagai permukaan bumi, peningkatan suhu Bumi sekitar 0,50C mempercepat mencairnya es di Kutub Utara. Peneliti Amerika Serikat dari Pusat Data Nasional Salju dan Es (NSIDC), mencatat rata-rata luas permukaan es di Kutub Utara selama tahun 1979-2000 adalah 7,23 juta kilometer persegi, pada pengukuran 26 Agustus 2008, hanya tersisa 5,26 juta kilometer persegi. Dampak lain, naiknya permukaan air laut 0,8 – 1,5 m, kekeringan berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit berbahaya, banjir besar-besaran, coral bleaching dan gelombang badai besar, yang sangat dirasakan dampaknya oleh negara-negara pesisir pantai dan kepulauan, termasuk Indonesia. (Pusat Informasi Kehutanan)

DEPHUT INTENSIFKAN PROGRAM HTR

 

Departemen Kehutanan telah melakukan berbagai upaya untuk ikut serta mengendalikan perubahan iklim dan pemanasan global. Program penanaman yang selama ini bersifat partisipatif dan dari atas ke bawah (top down) akan lebih dikembangkan menjadi program yang melibatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sejak dini bersama para pemilik konsesi hutan dan pihak-pihak terkait (bottom up). Faktor paling penting yang menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan yang terus digelorakan oleh Departemen Kehutanan adalah kesadaran masyarakat. Masyarakat harus terus disadarkan bahwa menanam pohon bermanfaat bagi mereka sendiri. Masyarakat akan ditempatkan sebagai subyek yang harus diuntungkan secara finansial dari program penanaman ini.

Upaya keras Departemen Kehutanan melakukan penanaman pohon dan sekaligus mempertahankan keutuhan ekosistem hutan antara lain dengan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, dan Hutan Desa. Departemen Kehutanan akan lebih mengintensifkan lagi program-program tersebut. Artinya, Departemen Kehutanan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai skema dan pada akhirnya hutan akan memberikan kemakmuran seluas-luasnya bagi masyarakat.
Kepala Pusat Informasi Kehutanan,

DPW APHTRI Lampung Ingin Menghijaukan Kembali Hutan

Bandar Lampung, Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia (APHTRI) untuk kawasan Lampung, merupakan daerah pertama yang disinggahi oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia. Hal itu diungkapan oleh Basyaruddin Siregar, SP selaku Ketua Umum APHTRI dalam sambutannya di depan para pengurus wilayah propinsi Lampung.
Basyaruddin Siregar, SP menegaskan, pihaknya akan menggalakkan berbagai program yang berkaitan dengan lahan hutan kawasan hijau. Menurutnya, untuk wilayah Lampung hutan yang seharusnya menjadi kawasan hijau telah banyak dialihfungsikan oleh masyarakat.“Hutan Tanaman Rakyat adalah program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kemudahan akses berbagai macam sumber daya yang dikelola oleh Departemen Kehutanan”,ujarnya
Sementara itu H. Hamdah Sumitra selaku Ketua DPW-APHTRI propinsi Lampung, mengatakan, bahwa dengan adanya APHTRI ini dapat menjadi wadah untuk dapat menghijaukan kembali hutan-hutan yang rusak akibat ulah manusia.
“Sebagai Ketua DPW-APHTRI Propinisi Lampung, saya berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan DPP-APHTRN. Saya akan menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan lahan hutan tanaman rakyat, seperti program pemerintah khususnya Departemen Kehutanan,” ujar Pengusaha asli dari Lampung ini. (infokom)

APHTRI Melebarkan Sayap di Jawa Tengah dan DIY

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia (APHTRI) untuk kawasan Jawa Tengah dan DIY akhirnya terbentuk. Asosiasi ini merupakan kumpulan para pengusaha yang konsen terhadap masalah kehutanan di Indonesia.
Ketua DPW APHTRI Jateng-DIY Ir Suko Risucianto menegaskan, pihaknya akan menggalakkan berbagai program yang berkaitan dengan lahan hutan kawasan hijau. Menurutnya, untuk wilayah Jateng-DIY, hutan yang seharusnya menjadi kawasan hijau telah banyak dialih fungsikan oleh masyarakat.
"Program pertama yang akan kami laksanakan ialah mencari seribu relawan atau voulenteer tiap kabupaten untuk penghijauan hutan yang masuk dalam kawasan hutan hijau," papar Suko dalam memberikan sambutan pengukuhannya sebagai ketua DPW APHTRI Jateng-DIY di Wisma Taman Eden 2 Kaliurang, Selasa (27/10).
Sementara itu, ketua DPP APHTRI, Ir Basaruddin Siregar SP menegaskan, program utama APHTRI ialah menghijaukan kembali hutan-hutan yang ada di Indonesia. Seperti diketahui, hingga saat ini banyak hutan di Indonesia yang telah mengalami kerusakan. "Saya mengharapkan, meskipun para pengurus APHTRI ini adalah para pengusaha yang biasanya berkutat di dalam Kota, namun harus berani untuk terjun ke dalam hutan guna melihat sendiri bagaimana sistem yang sedang berjalan. Sehingga kepekaan kita untuk menghijaukan hutan dapat terus terasah," terangnya.
Selain penghijauan hutan, APHTRI juga memiliki program beasiswa pendidikan bagi masyarakat tak mampu. Yakni dengan menyekolahkannya di jurusan perhutanan dan kelak diproyeksikan sebagai penerus program-program APHTRI. "Program APHTRI ini berkelanjutan, sehingga kami juga akan memberikan beasiswa pendidikan bagi generasi penerus untuk menindaklanjuti program asosiasi ini. Dengan demikian, program penghijauan akan terus bergulir hingga periode yang akan datang," tegas Bazarudin.
APHTRI ini sendiri resmi didirikan pada tanggal 7 Agustus 2009 di Jakarta, sebelumnya pada tanggal 4 Agustus 2009 telah dicanangkan oleh Menteri Kehutanan waktu itu, MS Ka'ban di Batam. Asosiasi ini diharapkan mampu menjadi payung untuk melestarikan hutan tanaman rakyat sekaligus jembatan antara masyarakat dengan pemerintah maupun instansi terkait. Hutan tanaman rakyat itu sendiri merupakan hutan produksi yang dibangun oleh perorangan maupun koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan. Sistem yang digunakan ialah sistem silvikultur dalam rangka menjamin pelestarian sumber daya hutan. (KRjogja.com)

Korban Gempa Sumbar Terus Bertambah

Gempa berkekuatan 7,6 pada skala rikter yang mengguncang daerah Sumatera Barat pada Rabu (30/9) petang telah memakan korban jiwa sebanyak 220 orang menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Jumlah korban diperkirakan masih terus bertambah karena hingga kini ribuan orang masih terhimpit di sejumlah reruntuhan bangunan, di antaranya di wilayah Marapalam Padang, reruntuhan Adira Finance Sawahan, reruntuhan ruko di Sawahan, reruntuhan ruko di Simpang Haru, di mesjid Nurul Imam Padang, Apotik Sari depan Nurul Imamn, Gedung Gama, BII sudirman, PT. AGD di Bypass Padang.
Catatan BNP, sebanyak 144 orang meninggal dunia di Kota Padang, 62 orang di Kabupaten Padang Pariaman, dan 14 orang di Kota Pariaman. Jumlah korban luka berjumlah sedikitnya 168 orang, sebagian telah dievakuasi ke rumah sakit.
Selain menyebabkan korban jiwa, itu juga menyebabkan sejumlah gedung bertingkat di kota Padang rusak berat. Jumlah kerusakan rumah yang telah terdata sebanyak 32 unit, yaitu 20 unit rusak berat dan lima unit ambruk di Tunggul Hitam, tiga unit ambruk di Komplek Bumi Minang Korong Gadang dan empat unit ambruk di Komplek Taruko I.
Jalan raya juga rusak di sejumlah titik di Kota Padang, di antaranya di Bungus Teluk Kabung, dan terjadi pula kebakaran di sejumlah titik di Kota Padang, di antaranya di arah Pasar Raya Padang.
Saat ini Bandara International Minangkabau dan Bandar Udara Tabing Padang terlah dapat beroprasi kembali saat ini yang sebelumnya sempat ditutup. (wan)

Menhut Kukuhkan APHTRI

Menteri Kehutanan MS Kaban mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia (APHTRI), di Hotel Goodway. Menteri Kehutanan MS Kaban dalam sambutannnya berharap kepada pengusaha menjebatani program pemerintah untuk tevitalisasi sektor kehutanan dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses lebih luas terhadap pemanfaatan hutan produksi. Pembangunan hutan tanaman rakyat dalam jangka panjang secara konsisten, komprehensif, koordinatif, dan kredibel akan membentuk struktur baru perekonomian nasional berdaya saing tinggi yang berbasiskan sumberdaya alam terbaharui, keunggulan lokal dan tahan terhadap perubahan eksternal seperti krisis moneter.

Sementara itu menurut Ketua APHTRI Basyaruddin Siregar mengungkapkan terbentuknya asosiasi ini atas prakarsa pengurus pusat Dewan Nasional Angkatan 66. Ini untuk mendukung program pemerintah dan menanggulangi krisis global warming. Membantu masyarakat dengan ekonomi kerakyatan melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Untuk tahap awal sekitar 60 ribu hektare HTR yang akan disediakan oleh pemerintah. ”Hasil yang ditanaham di HTR ini bisa dijual kembali,” ujar Basyaruddin, saat ditemui di sela-sela pengukuhan APHTRI

Lebih lanjut dikatakan Basyaruddin bahwa telah disediakan sekitar 100 ribu mangrove untuk Kepri yang akan ditanam di Batam, Bintan, dan Karimun. Karena itu, diharapkan pemerintah daerah bupati dan wali kota untuk mengusulkan lokasi HTR kepada Menteri Kehutanan. ”Kami sudah bertemu Wali Kota Batam dan menyampaikan bantuan mangrove untuk Batam. Wali Kota Batam akan mengusulkan lokasi yang akan ditanami mangrove,” pungkasnya (Wan)